Perbaikan Sistem Insentif Pegawai FTP 2011

FORUM ILMIAH NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA
September 29, 2011
Silahturahim dan Pelepasan Calon Haji FTP 2011
September 29, 2011

Perbaikan Sistem Insentif Pegawai FTP 2011

Samantha Krida – Perbaikan sistem insentif  bagi pegawai khususnya tenaga kependidikan di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya UB dipastikan akan mulai diberlakukan per 1 Oktober mendatang. Demikian diungkapkan Pembantu Dekan II FTP, Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M. App. Sc saat membuka acara Silahturahmi dan Pelepasan Calon Haji FTP 2011 di Samantha Krida Utama, Kamis (29/9) pagi.

“Kita sedang melaksanakan perbaikan sistem insentif  untuk langkah efisiensi. dan Insya Allah per 1 Oktober mendatang sudah bisa dilaunching, ” tuturnya

Perbaikan sistem  insentif pegawai yang diberikan rutin setiap bulannya tersebut dikatakannya sebagai langkah awal dari perbaikan sistem remunerasi yang  memenuhi prinsip-prinsip merit, equity atau adil , kompetitif guna meningkatkan motivasi dan memacu kinerja serta mengasah profesionalisme pegawai

“Yang namanya perbaikan itu pasti ada peningkatan. Sehingga jika tidak ada peningkatan yang terjadi namanya bukanlah perbaikan,” tegasnya.

Dipaparkan Sudarminto, demikian dosen Jurusan THP ini  biasa disapa, sebelumnya tidak ada aturan yang jelas yang dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan tarif insentif  bagi masing-masing  individu pegawai. Sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi pembedaan tarif insentif  kepada tenaga kependidikan pada level yang sama tanpa  dasar acuannya yang jelas.

Akan ada penyamaan tarif insentif pada satu lini sehingga tidak ada pembedaan dengan tetap memperhatikan golongan dan masa kerja sebagai langkah penyederhanaan sistem insentif pegawai. Dan penyampihan insentif  laboran dari daftar penerima insentif administrasi sehingga dengan demikian tidak lagi terjadi pemberian insentif yang ganda.

“Laboran akan dipisahkan dari daftar insentif tenaga administrasi karena pada jurusan laboran juga menerima insentif . Sehingga tidak terjadi lagi penerimaan insentif yang dobel ,” terangnya.

Hal ini sejalan dengan Amanat Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian bahwa sistem penggajian Pegawai Negeri adalah berdasarkan merit yang disebutkan dlm pasal 7 dimana ayat 1 berbunyi : Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Serta ayat2 yang tersurat mengenai  gaji atau honorarium yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.

Kemudian, masing-masing Kepala Sub Bagian sebagai middle manajemen level diminta secara aktif melakukan monitoring  kegiatan anak buahnya dalam keseharian. Sedangkan untuk tenaga laboran, masih akan dibicarakan lebih lanjut, apakah fungsi pengawasannya dilakukan oleh ketua laboratorium atau dilimpahkan kepada koordinator adminstrasi jurusan.

Sementara untuk para dosen FTP juga diingatkan mengenai Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) yang harus segera diselesaikan masing-masing dosen baik yang telah sertifikasi maupun belum. EKD digunakan sebagai bahan untuk mengajuan sertifikasi dosen untuk tahun selanjutya. (elr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian