Sosialisasi FTP UB sebagai Kawasan Bebas Kekerasan Seksual dan Perundungan

Penerimaan Program Fast Track 2020
Juli 15, 2020
PENDAFTARAN PENERIMAAN MAHASISWA SAP (Seleksi Alih Program) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Juli 17, 2020

Sosialisasi FTP UB sebagai Kawasan Bebas Kekerasan Seksual dan Perundungan

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya menyelenggarakan sosialiasi secara daring, Rabu (15/07/2020). Menghadirkan Dekan dan Wakil Dekan III FTP bidang Kemahasiswaan, kegiatan bertema “Sosialisasi FTP UB sebagai Kawasan Bebas Kekerasan Seksual dan Perundungan” ini diikuti oleh mahasiswa dan para kepala sub. bagian di lingkungan FTP UB.

Dalam sambutannya, Dekan FTP, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP. menjelaskan bahwa kegiatan ini perlu dilakukan untuk terciptanya FTP UB sebagai Zona Integritas dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, disiplin, berintegritas, bereputasi dan berakhlak mulia.

“Kita sudah menyusun kode etik yang berisikan standar perilaku yang baik. Standar tersebut akan mencerminkan ketinggian akhlak, integritas, reputasi dan ketaatan terhadap norma norma etik yang hidup dalam masyarakat dan agama yang meliputi, ketaqwaan terhadap Tuhan sesuai agama masing masing, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni, menjunjung tinggi kebudayaan nasional serta menjaga kewibawaan, reputasi, integritas dan nama baik FTP UB. Dengan demikian setipa civitas akademika FTP diharapkan akan bertanggung jawab dalam segala perbuatan baik dalam kehidupan nyata maupun dalam beraktivitas menggunakan media sosial serta menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan / atau bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma lain yang hidup di tengah masyarakat. Termasuk tidak melakukan kecurangan dalam hal akademik maupun non akademik serta tidak melakukan kekerasan seksual dan perundungan serta intimidasi terhadap orang lain baik secara langsung maupun tidak melalui media cetak maupun media sosial dan media lainnya,” demikian Prof. Imam menjelaskan.

Lebih lanjut, Wakil Dekan III FTP bidang Kemahasiswan, Dr. Yusuf Hendrawan, STP. M.App.Life.Sc. menjelaskan bahwa setiap civitas akademika FTP memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mencegah setiap pelanggaran kode etik.

“Standar ini dibuat untuk semua civitas akademika, sehingga setiap orang berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Selain itu juga berkewajiban untuk melaporkan jika ternyata mengetahui pelanggaran telah terjadi. Jangan khawatir karena kami berkewajiban untuk melindungi identitas para pelapor. Kelima belas bentuk kekerasan seksual tersebut diantaranya adalah perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawidan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan serta kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas atau agama,” jelasnya.

“Yang juga tak kalah penting adalah perundungan atau bullying. Ini jugatermasuk pelanggaran kode etik. Beberapa yang termasuk bullying diantaranya adalah kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tak langsung hingga pelecehan seksual. Pelanggaran disini tidak hanya yanga terjadi di area kampus tetapi dimana saja, misalnya di kost atau dimanapun. Pokoknya ketika mengetahui telah terjadi pelanggaran harap melaporkannya pada kami. Bahkan tidak hanya setelah terjadi, jika belum terjadi tetapi telah diketahui tanda tanda yang mengarah pada penyebab pelanggaran kode etik tersebut, mohon dapat pula melaporkannya pada kami. Baik melalui e-complain, email, telp, datang langsung atau melalui private messages media sosial. Kami juga memiliki BKPA yang memiliki psikolog dan para ahli dibidangnya, jadi jangan takut untuk melapor dan  atau berkonsultasi,” jelas Dr. Yusuf lebih lanjut.

Diakhir kegiatan, baik Prof. Imam maupun Dr. Yusuf menegaskan bahwa kekerasan seksual maupun perilaku perundungan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sosialisasi kode etik ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap larangan kekerasan seksual dan perundunganuntruk menciptakan manusia yang memiliki ketinggian akhlak, integritas, reputasi dan ketaatan terhadap norma norma etik yang hidup dalam masyarakat dan agama. (dse)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian