Sosialisasi SKP dan P2KP di FTP

PEMILWA FTP 2014
Desember 5, 2014
FTP Terima Kunjungan Universitas Nusa Cendana
Desember 10, 2014

Sosialisasi SKP dan P2KP di FTP

skp-ftpFakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB) menggelar sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) di Aula Gedung FTP lantai 2, Senin (08/12/2014) bersama pemateri Drs. Wiyata, M.AB selaku Kepala Sub. Bagian Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi Kepegawaian Universitas Brawijaya.

Dalam sambutannya ketika membuka acara, Pembantu Dekan II FTP Bidang Kepegawaian dan Keuangan, Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc. menyampaikan, “Setiap pegawai, baik PNS maupun non PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berlandaskan tugas dan fungsi masing masing. Saat ini non PNS juga wajib menyusun SKP berdasarkan uraian tupoksinya sehari hari karena adanya wacana remunerasi bagi pegawai non PNS di tahun depan.  Jika ternyata tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan, maka akan mendapat hukuman disiplin sesuai persentase capaiannya,” jelasnya dihapan sekitar 150 tenaga kependidikan FTP yang hadir.

Sementara itu Drs Wiyata menjelaskan evaluasi SKP dan P2KP Universitas Brawijaya 2014. “SKP PNS 2014 kemarin masih bersifat formalitas dan belum diimplementasikan dalam tugas sehari hari. Nilai capaian SKP juga semua sama, 92.00 (sangat baik). Kuantitas Output juga seluruhnya sama sebesar 100%. Ternyata juga penyusunan SKP tidak didasarkan atas RKT yang terencana dan terukur. Juga penyusunan uraian tugas yang belum terintegrasi antara Kabiro, KTU, Kasubbag dan Staf. Selain pemilihan satuan target dan capaian kurang tepat, penilaian juga masih bersifat subyektif (ewuh pakewuh). Berdasar SKP dan P2KP 2014 kemarin, ternyata juga tunjangan kinerja belum berdampak pada peningkatan prestasi kerja,” jelasnya.

“Seharusnya penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan. Penilaian prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur SKP dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%. Adapun unsur perilaku kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan pegawai yang dinilai. Unsur perilaku yang dimaksud disini diantaranya adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan,” paparnya kemudian.

Selain pemaparan tentang evaluasi SKP dan P2KP, Drs. Wiyata juga menjelaskan tentang tata cara penyusunan SKP. Obyektif, terukur, akuntabel, partisipasi dan transparan adalah hal hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan SKP. Jika PNS menyusun SKP dengan durasi enam bulan, Januari sampai Juni 2014 dan Juli sampai Desember 2014, maka bagi pegawai non PNS berdurasi tahunan, Januari sampai Desember 2015. Bagi PNS mutasi/pindah, penyusunan dan penilaian SKP harus dibuat di jabatan lama dan jabatan baru dengan menyesuaikan sisa waktu dalam tahun berjalan. Perpindahan pegawai dapat terjadi secara horisontal, vertikal (promosi/demosi) atau diagonal (antar jabatan struktural, fungsional dari struktural ke fungsional atau sebaliknya). (dse)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian